Kawasan Ekonomi Khusus
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kebijakan strategis Pemerintah sebagai pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi, dan memperbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kawasan dengan fasilitas dan kemudahan yang ultimate dihadirkan bagi investor dalam dan luar negeri.
Peluang Bisnis KEK
Bidang usaha yang dapat dikembangkan di KEK
Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata
Sektor bisnis meliputi beragam layanan seperti hospitality, keuangan, pendidikan, kesehatan, konsultasi, teknologi informasi, dan lainnya.
Kawasan Ekonomi Khusus Industri
Sektor bisnis yang krusial menjadi pilar utama penyerapan tenaga kerja, mencakup industri konstruksi barang, perakitan, dan produksi massal lainnya
Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan
KEK Kesehatan menawarkan peluang investasi di sektor layanan medis, farmasi, dan wisata kesehatan dengan insentif menarik dan fasilitas bertaraf internasional.
Investasi di KEK
Fasilitas & Kemudahan
Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
PPN atau PPN dan PPnBM
Pembebasan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari TLDDP, kawasan bebas, dan tempat penimbunan berikat kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha, dsb.
Bea Masuk, PDRI, dan Cukai
Pembebasan dan/atau pengguhan Bea Masuk
- Tidak dipungut PDRI
- Pembebasan Cukai
*S&K Berlaku
Pajak Daerah
Pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah 50%-100%
Tambahan Fasilitas KEK Pariwisata
- Toko bebas PPN bagi pemegang paspor luar negeri
- Pembebasan PPnBM untuk pembelian rumah tinggal atau hunian
Pajak Penghasilan Badan
Pemberian Tax Holiday selama 10-20 Tahun bagi investor yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK dan Tax Allowance untuk kegiatan di luar kegiatan utama.
Impor Barang
Keuntungan khusus untuk impor barang
Insentif PPn & PPnBM
PPN & PPnBM tidak dipungut untuk :
- Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK.
Layanan Kami
Pengusulan KEK
Pendampingan lengkap dalam proses pengusulan KEK hingga penetapan resmi, mencakup kajian kelayakan dan pemenuhan dokumen sesuai regulasi.
Penyusunan Masterplan
Perencanaan kawasan yang strategis dan berkelanjutan, termasuk zonasi, infrastruktur, dan integrasi fasilitas sesuai kebutuhan investasi.
Penyusunan Estate Regulation
Penyusunan pedoman pengelolaan kawasan yang mengatur tata tertib, standar operasional, serta hak dan kewajiban pelaku usaha di dalam KEK.
Pendampingan Pasca Penetapan KEK
Dukungan selama tahun pertama operasional KEK, termasuk pelaporan, fasilitasi regulasi, dan bimbingan pemanfaatan insentif bagi BUPP dan pelaku usaha.